PADANG, KalibrasiNews.com — Dewan Penasihat (DP) bersama Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang memberhentikan penuh Firdaus dari keanggotaan PWI.
Sikap itu disampaikan dalam rapat di Kantor PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (28/10/2026), secara langsung dan daring.
Siaran Pers Dewan Penasihat PWI Pusat yang diterima redaksi Kamis (29/10/2026) menyebut rapat dipimpin Suryopratomo bersama Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.
Sekretaris DP Sasongko Tedjo dan anggota DP M. Noeh hadir langsung. Wakil Ketua DP Ilham Bintang, Basril Basyar, M. Agung Darmadjaya, dan Hendrasmo mengikuti rapat secara daring.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto serta pengurus harian lainnya juga hadir.
Rapat membahas sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus, yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan merupakan anggota Dewan Penasihat PWI.
Suryopratomo menegaskan, keputusan itu merupakan penegakan aturan terhadap pribadi sebagai anggota, bukan persoalan kelembagaan Dewan Penasihat.
“Saya pribadi dan teman-teman di Dewan Penasihat tidak bisa mengatasnamakan bahwa ini berkaitan dengan Dewan Penasihat. Ini adalah penindakan terhadap pribadi sebagai anggota PWI bernama Firdaus. Demi tegaknya aturan, demi masa depan yang lebih panjang untuk organisasi kita. Kalau kita tidak menegakkan aturan, PWI akan menjadi organisasi yang tidak punya aturan,” ujar Suryopratomo, mantan Pemred Kompas dan Dirut Metro TV ini, yang akrab disapa Mas Tomy.
Ia menyebut keputusan DK melalui pertimbangan dan mekanisme organisasi, sehingga perlu dihormati seluruh unsur PWI.
“Keputusan DK ini tentu melalui pertimbangan mendalam dan bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Ada proses, ada kewenangan, ada mekanisme, dan ada kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Karena itu, ketika Dewan Kehormatan telah mengambil keputusan yang dinyatakan final dan mengikat terhadap Firdaus, maka seluruh unsur organisasi harus menghormatinya,” katanya.
Sasongko Tedjo menilai Firdaus memahami keputusan organisasi terkait Hari Pers Nasional (HPN), mengingat dirinya telah lama menjadi bagian dari PWI.
Dewan Penasihat Ingatkan Konsistensi Aturan
Suryopratomo mengingatkan bahwa aturan harus berlaku setara bagi seluruh anggota, tanpa melihat jabatan atau kedudukan.
Dewan Penasihat menilai konsistensi diperlukan untuk menjaga marwah organisasi. Dalam rapat, sejumlah hal turut ditekankan:
- Aturan PWI harus berlaku konsisten bagi seluruh anggota.
- Keputusan DK yang dinyatakan final dan mengikat harus dihormati.
- Penegakan aturan menjadi bagian dari upaya menjaga marwah organisasi.
- Pengurus perlu menindaklanjuti keputusan sesuai ketentuan organisasi.
“Kalau saya boleh mengatakan, Pak Firdaus ini teman dan sudah lama di PWI. Ini bukan kealpaan, ini memang kesengajaan. Dalam amar putusan Dewan Kehormatan sudah dijelaskan, berdasarkan track record-nya dia tahu persis ini bahwa Hari Pers Nasional (HPN) sudah merupakan keputusan penting organisasi dan panitia sdh terbentuk,” tegas Sasongko.
Menurut keterangan dalam rapat, DK telah memberikan kesempatan klarifikasi secara informal dan kekeluargaan.
Namun, Firdaus disebut tidak hadir dan hanya mengirimkan klarifikasi sebagai Ketua Umum SMSI, bukan sebagai anggota PWI.
Ilham Bintang menilai keputusan itu dapat menjadi yurisprudensi penting bagi organisasi.
Akhmad Munir menyatakan pengurus akan menindaklanjuti keputusan DK sesuai aturan organisasi.
“Terima kasih mas Tommy, Bang Ilham, Pak Sasongko dan semua penasihat atas pandangannya dan nasihatnya. Kami tentu mendengar dan akan memitigasi terkait hal-hal yang perlu kita lakukan dengan menindaklanjuti keputusan DK terhadap Firdaus ini sesuai aturan organisasi,” ujar Akhmad Munir.
Melalui surat tertanggal 22 Oktober 2026 kepada Ketua DK PWI Pusat Atal S. Depari, Firdaus menyatakan menerima keputusan pemberhentian penuh.
Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Dewan Pers, pengurus PWI Pusat, Dewan Penasihat, konstituen Dewan Pers, serta ketua SMSI provinsi.
Firdaus menyebut keputusan itu tidak sepenuhnya mengejutkan karena sebelumnya telah ada undangan klarifikasi terkait perbedaan sikap mengenai HPN.
“Melalui jawaban tertulis yang telah saya layangkan sebelumnya, disusul terbitnya Surat Keputusan ini, hati saya telah berada pada titik damai dan mafhum. Ketetapan ini saya terima dengan kelapangan dada, terlebih karena Langkah pemberhentian ini murni berpangkal dari pri nsip perjuangan organisasi, bukan akibat cideranya nilai moral, pelanggaran tindak pidana, ataupun pengingkaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan,” tulisnya.(rel)