PADANG, KalibrasiNews.com – Pernyataan lama Presiden Prabowo Subianto mengenai penyadapan kembali menjadi perbincangan di media sosial.
Cuitan yang diunggah pada 24 November 2013 itu ramai dibagikan warganet setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Situasi tersebut membuat banyak pengguna media sosial menyoroti perbedaan konteks antara pernyataan Prabowo lebih dari satu dekade lalu dan persoalan yang kini sedang dihadapinya.
Dalam unggahan di akun Twitter pribadinya, yang sekarang dikenal sebagai X, Prabowo menulis:
“Mengenai penyadapan, sikap saya: Jika harta kita dicuri, jika informasi kita dicuri, apakah itu salah pencuri atau salah kita sendiri?”
Cuitan tersebut awalnya muncul ketika isu pemantauan komunikasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perhatian publik pada 2013.
Saat itu, pemberitaan media internasional mengungkap dokumen intelijen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden.
Dokumen tersebut memuat informasi bahwa intelijen Australia diduga memantau komunikasi telepon SBY dan sejumlah pejabat Indonesia.
Pemantauan terhadap SBY disebut berlangsung selama 15 hari pada Agustus 2009.
Informasi yang terungkap antara lain berkaitan dengan riwayat panggilan telepon serta upaya memperoleh komunikasi pribadi Presiden saat itu.
Pernyataan Prabowo kala itu menekankan bahwa pencurian informasi merupakan kesalahan pihak yang mengambil informasi, bukan pihak yang menjadi sasaran.
Pesan tersebut kini kembali diangkat warganet karena Prabowo justru disebut menjadi salah satu target dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah diproses aparat penegak hukum.
Cuitan 2013 Jadi Bahan Sindiran Warganet
Cuitan Prabowo di media sosial dan respon warganet saat ini.
Sejumlah pengguna media sosial membagikan ulang tangkapan layar cuitan tersebut.
Perbandingan waktu antara unggahan lama dan persoalan yang muncul pada 2026 kemudian memunculkan berbagai komentar bernada satire.
Ada yang menggambarkan unggahan Prabowo pada 2013 seolah menjadi nasihat bagi dirinya sendiri pada 2026.
Ungkapan “Prabowo 2013 sedang menasihati Prabowo 2026” menjadi salah satu cara warganet menyindir ironi situasi yang terjadi.
Perbincangan tersebut juga memperlihatkan bagaimana jejak digital seorang tokoh publik dapat kembali muncul ketika situasi politik menghadirkan peristiwa yang dianggap memiliki kemiripan.
Pernyataan yang dibuat dalam konteks berbeda bisa dibaca ulang oleh masyarakat, terutama ketika tokoh yang sama berada dalam posisi yang berkaitan dengan isu yang pernah dikomentarinya.
Meski demikian, kedua peristiwa tersebut memiliki konteks berbeda.
Pada 2013, Prabowo menanggapi kabar dugaan pemantauan komunikasi SBY oleh intelijen Australia.
Sementara itu, perkara yang mencuat pada 2026 merupakan dugaan penyadapan ilegal yang sedang ditangani aparat penegak hukum Indonesia.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Sejak 2025
Kasus terbaru tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta pada 3 November 2026.
Penyidik mengumumkan penetapan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Menurut keterangan Bareskrim, dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Nomor telepon yang disebut menjadi sasaran tidak hanya milik Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik menjelaskan bahwa sejumlah nomor diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Bareskrim juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi mengaku telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang elektronik turut disita, antara lain:
- 11 unit telepon genggam.
- Satu unit iPad.
- Empat buah flashdisk.
Polisi menyatakan penanganan perkara masih berlanjut dan proses hukum akan dilakukan secara profesional serta transparan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa Prabowo mengetahui dugaan penyadapan tersebut dari laporan Kapolri.
Presiden kemudian memberikan dukungan dan arahan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Kembali viralnya cuitan 2013 itu membuat persoalan penyadapan tidak hanya menjadi pembahasan hukum dan keamanan informasi, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai konsistensi pernyataan pejabat publik.
Di media sosial, warganet melihat adanya ironi ketika pesan lama Prabowo tentang pencurian informasi kembali relevan dalam situasi yang kini menyangkut dirinya.
Namun, perkara dugaan penyadapan tetap harus ditempatkan dalam proses hukum yang berjalan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah.
Fakta mengenai pihak yang bertanggung jawab, cara penyadapan dilakukan, serta motif di baliknya masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.(net)