PADANG, KalibrasiNews.com – Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena salah satu nomor telepon yang diduga disadap merupakan milik Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman penetapan tersangka disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Penyidik menetapkan tiga orang dengan inisial LSP, ASN, dan EH setelah melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan, serta gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan yang disebut menggunakan pendekatan scientific investigation.
Dua nama lain yang disebut dalam pemberitaan konferensi pers tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keduanya diduga terlibat bersama Listyo Sigit dalam perkara yang tidak hanya berkaitan dengan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Asep menjelaskan, dugaan perbuatan itu berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan penyadapan milik Polri, yakni Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Dalam ketentuan internal Polri, tata cara penyadapan diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penyidik menduga prosedur yang berlaku tidak dijalankan dalam aktivitas penyadapan yang kini sedang diusut.
Presiden hingga Jurnalis Diduga Masuk Target Penyadapan
Dalam penjelasan Kabareskrim, sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada satu nomor komunikasi.
Selain Presiden Prabowo, sejumlah nomor milik pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha disebut masuk dalam daftar yang disadap.
Asep menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia dan sejumlah kelompok masyarakat.
Keterangan tersebut membuat perkara ini menjadi perhatian, sebab penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan perlindungan privasi dan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Menurut penjelasan dalam konferensi pers, pada sekitar Oktober 2026 terdapat perintah untuk menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer dalam sistem tersebut.
Peristiwa itu kemudian diketahui oleh seorang petugas yang melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Laporan polisi terkait perkara ini dibuat pada 30 Oktober 2026.
Setelah laporan diterima, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan mengumpulkan barang bukti untuk menelusuri bagaimana sistem penyadapan digunakan serta siapa saja yang diduga memberikan perintah.
Sejauh ini, langkah penyidikan yang disampaikan Bareskrim mencakup beberapa hal berikut:
- Pemeriksaan saksi: penyidik telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan tiga orang ahli.
- Penyitaan perangkat: barang bukti yang disita terdiri atas 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
- Penelusuran sistem: penyidik mendalami penggunaan LIMS, termasuk proses memasukkan nomor komunikasi dan dugaan penghapusan file.
- Pendalaman sasaran: penyidik menelusuri nomor-nomor yang diduga disadap, mulai dari pejabat negara hingga jurnalis dan pengusaha.
Penetapan tersangka tersebut belum berarti perkara telah diputus bersalah oleh pengadilan.
Status tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan dasar untuk melanjutkan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pembuktian mengenai peran masing-masing tetap harus dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal kepolisian, terutama dalam penggunaan perangkat dan sistem yang memiliki kemampuan mengakses komunikasi pribadi.
Penggunaan teknologi penyadapan perlu berada dalam batas kewenangan yang jelas, disertai dasar hukum, pencatatan, dan pengawasan agar tidak disalahgunakan.
Perhatian publik kini tertuju pada perkembangan penyidikan dan penjelasan resmi kepolisian mengenai dugaan penyadapan tersebut.
Transparansi proses hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar penetapan tersangka, ruang lingkup perkara, serta langkah yang ditempuh untuk memastikan dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan hukum.
Bagi institusi kepolisian, perkara ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola kewenangan dan perlindungan hak warga negara.
Proses hukum yang terbuka, akuntabel, dan menghormati asas praduga tak bersalah akan menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri.(net)