PADANG, KalibrasiNews.com — Penunjukan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah terisolir melalui penerapan sistem swakelola secara masif.
Penggunaan metode berbasis gotong royong ini dirancang untuk memangkas anggaran belanja infrastruktur fisik sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga di garda terdepan wilayah NKRI.
Integrasi peran komando militer dan badan pengelola negara ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial di area terluar Indonesia yang selama ini minim tersentuh fasilitas publik memadai.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi pada Jumat (16/10/2026) disebutkan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan ditargetkan mampu membendung ketimpangan ekonomi warga secara berkesinambungan.
Maruli menegaskan keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sudah terbentuk akan diperkuat lewat koordinasi lintas kementerian secara terpadu.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di garda terdepan NKRI ini tidak melulu bergantung pada besaran alokasi anggaran badan semata.
Pendekatan sistem swakelola yang melibatkan gotong royong warga akan ditingkatkan secara masif di berbagai pelosok.
Pengalaman dua tahun terakhir saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi modal kuat Maruli dalam mengeksekusi program di lapangan.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Metode ini sebelumnya sukses diterapkan dalam pembuatan jembatan perintis melalui Program Jembatan Garuda bentukan TNI AD.
Pembangunan fasilitas publik tersebut mengandalkan pengerjaan langsung oleh personel tentara bersama warga setempat.
Langkah gotong royong ini terbukti ampuh memangkas biaya pembangunan hingga 50 persen jika dibandingkan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Efektifkan Satuan Komando Daerah dan Kepastian Batas Negara
Optimalisasi lembaga pengelola perbatasan diharapkan membuat penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas publik di daerah terisolir menjadi jauh lebih terarah.
Badan ini mengemban misi ganda di lapangan. Misi tersebut mencakup pengamanan kedaulatan wilayah perbatasan sekaligus pendorongan peningkatan roda perekonomian warga yang selama ini sulit dijangkau oleh akses logistik darat secara normal.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” paparnya.
Jabatan barunya sebagai Wakil Panglima TNI mempermudah sinergi antar-matra militer di lapangan.
Maruli membuka ruang luas untuk mengerahkan potensi pangkalan militer di pelosok, mulai dari Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan Angkatan Laut di pesisir, hingga pos Angkatan Udara.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.
Selain pemberdayaan ekonomi dan pembangunan fisik, kejelasan patok batas negara menjadi agenda penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Maruli menegaskan masih terdapat beberapa titik perbatasan yang perlu dituntaskan lewat jalur diplomasi dan pemetaan akurat agar pemanfaatan lahan tidak memicu sengketa di kemudian hari.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli.
Penerapan skema swakelola di wilayah perbatasan ini memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat terpencil:
-
Percepatan Akses Mobilisasi: Pembangunan jalan dan jembatan perintis mempercepat arus distribusi bahan pokok serta konektivitas antardesa terisolir.
-
Penghematan Anggaran Negara: Efisiensi biaya hingga separuh dari tarif normal memungkinkan alokasi dana APBN dialihkan untuk program kesehatan dan pendidikan warga lokal.
-
Pemberdayaan Ekonomi Warga: Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proyek swakelola menciptakan lapangan kerja sementara dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik.
Melalui integrasi kekuatan militer dan pemberdayaan masyarakat, kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai benteng pertahanan semata.
Wilayah terluar kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing tinggi.(*)