PADANG, Kalibrasinews.com — Jenderal TNI Tandyo Budi Revita resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan membawa misi utama menyelesaikan konflik keamanan di Papua dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepemimpinan baru di lingkungan matra darat ini menjadi penentu arah kebijakan taktis militer dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus merespons situasi krisis di daerah secara cepat, tepat, dan terukur.
Langkah penanganan ini menjadi bagian dari pengawalan ketat terhadap berbagai program strategis pemerintah pusat di lapangan.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan penuh TNI Angkatan Darat.
Kesiapan ini difokuskan untuk mendukung penuh pelaksanaan seluruh program prioritas pemerintah.
Selain melanjutkan agenda strategis nasional, pimpinan baru matra darat ini menegaskan komitmen khususnya dalam percepatan penanganan persoalan keamanan di Papua.
Langkah tersebut juga mencakup penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada area lahan gambut yang rawan meluas.
Usai resmi dilantik memimpin matra darat, Jenderal TNI Tandyo Budi mengungkapkan bahwa amanah besar ini merupakan tanggung jawab seluruh prajurit.
Karena itu, seluruh jajaran TNI AD di berbagai penjuru tanah air siap bekerja nyata melayani masyarakat.
“Dapat amanah dari negara melalui Bapak Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,” ujar Tandyo.
Sejumlah agenda strategis nasional akan dikawal ketat oleh jajaran matra darat di lapangan.
Program ini meliputi penguatan ekonomi warga lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dukungan pendidikan Sekolah Rakyat, hingga penguatan ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.
“Apakah itu KDKMP, Apakah itu Sekolah Rakyat, Apakah itu ketahanan pangan, yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” tegasnya.
Penanganan Karhutla dan Pendekatan Komprehensif di Tanah Papua
Selain mengawal program kesejahteraan sosial di daerah, kesiapan operasional prajurit difokuskan penuh pada mitigasi krisis ekologis karhutla.
Luasnya struktur komando dan sebaran personel TNI AD hingga ke pelosok desa menjadi modal utama untuk mempercepat penanganan darurat pemadaman di titik-titik rawan kebakaran.
“Kalau untuk karhutla pasti, karena TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman, khususnya lahan-lahan gambut, ini akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” tegas Tandyo.
Di sisi lain, penanganan persoalan di Papua menjadi salah satu fokus perhatian paling mendesak bagi jajaran kepemimpinan baru ini.
Pendekatan yang diusung mengombinasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata sekaligus penindakan terukur terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah konflik.
“Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian dari programnya Bapak Presiden adalah Papua, ya. Apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” ujarnya.
Menanggulangi dinamika keamanan di wilayah seperti Kabupaten Maybrat, Tandyo mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Pihak kepolisian dan militer berharap langkah ini dapat merangkul pihak-pihak yang berbeda paham untuk kembali mengabdi dalam pangkuan NKRI.
Kehadiran tentara di tengah warga tidak sekadar menjaga stabilitas daerah, melainkan memberikan rasa aman serta manfaat nyata bagi perlindungan hak-hak sipil masyarakat luas.
Langkah strategis penanganan konflik dan bencana oleh TNI AD ini memberikan beberapa manfaat berharga bagi ketahanan masyarakat daerah:
-
Perlindungan Wilayah dari Bencana: Pengerahan personel ke lokasi titik karhutla mempercepat pemadaman api serta melindungi kualitas udara dan kesehatan warga di pemukiman sekitar.
-
Jaminan Stabilisasi Keamanan: Pengawasan terukur di wilayah rawan Papua membuka akses bagi masuknya program bantuan sosial, fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik secara merata.
-
Penegakan Hukum Berbasis Konstitusi: Seluruh operasi pengamanan di lapangan senantiasa berlandaskan pada aturan hukum resmi serta penghormatan tinggi pada hak asasi manusia.
Tandyo menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa seluruh langkah operasional prajurit TNI AD dalam menjalankan tugas negara akan senantiasa tunduk dan patuh pada aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Sekarang kan tentara itu kan taat konstitusi ya. Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut. Nanti negara membuat seperti apa? Itu yang kita ikutin, ya,” pungkasnya.(*)