PADANG, KalibrasiNews.com — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mempertegas komitmennya dalam mendukung perjuangan, perdamaian, serta kesejahteraan rakyat Palestina di panggung diplomasi internasional.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui komitmen penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar USD 1,2 juta atau sekitar Rp21,4 miliar kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Komitmen finansial tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, saat menghadiri forum tingkat menteri untuk mendukung UNRWA di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis (24/9/2026) waktu setempat.
Informasi resmi ini dikonfirmasi melalui siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima redaksi Kalibrasinews.com di Padang pada Sabtu (26/9/2026).
Dukungan finansial dari Indonesia menjadi wujud kepedulian nyata di tengah krisis operasional yang dihadapi UNRWA.
Lembaga kemanusiaan PBB tersebut hingga saat ini terus menghadapi tekanan defisit keuangan yang berat serta tantangan politik yang semakin besar dalam menjalankan misi kemanusiaannya di kawasan konflik.
“Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten, dan tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar USD 1,2 juta dolar kepada UNRWA,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan resminya di New York.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kehadiran UNRWA sangat dibutuhkan oleh jutaan pengungsi Palestina yang bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan harian.
Oleh sebab itu, seluruh negara anggota PBB diharapkan dapat memberikan dukungan penuh agar badan ini mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan tanpa hambatan.
Di kesempatan yang sama, Menlu Sugiono turut menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pengambilalihan Pusat Pelatihan Kalandia milik UNRWA di Yerusalem Timur oleh pasukan bersenjata Israel pada Agustus lalu.
Penyerobotan paksa tersebut mengakibatkan sekitar 20 staf resmi UNRWA diusir secara sepihak dari lokasi tempat mereka bertugas.
Pusat pelatihan yang didirikan sejak tahun 1952 tersebut merupakan fasilitas pelatihan teknis dan kejuruan pertama milik UNRWA bagi para pemuda pengungsi Palestina.
Penutupan paksa fasilitas ini dinilai sangat merugikan masa depan generasi muda Palestina yang membutuhkan keterampilan kerja.
“Tindakan ini menghambat operasional badan tersebut dan melanggar prinsip inviolabilitas properti PBB berdasarkan hukum internasional. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegas Menlu Sugiono secara lugas.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendorong negara-negara lain untuk turut meningkatkan kontribusi finansial serta dukungan politik terhadap UNRWA.
“Indonesia akan terus berdiri bersama UNRWA dan mendukung mandat yang diamanatkan kepada UNRWA,” tambah Sugiono menegaskan posisi Indonesia.
Isu Palestina dan Pemulihan Gaza Jadi Agenda Utama
Isu perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi salah satu agenda utama yang diusung oleh delegasi Indonesia dalam rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
Penekanan ini kembali mempertegas komitmen diplomasi luar negeri Indonesia dalam mendukung upaya pemulihan, rekonstruksi, serta perlindungan hak-hak sipil di kawasan Gaza.
Sejak awal pekan, Indonesia telah mengangkat isu Palestina secara intensif dalam sejumlah pertemuan strategis di New York.
Pada Senin (21/9/2026), Menlu Sugiono menghadiri pertemuan Group of Eight, yakni koalisi negara mayoritas Muslim yang beranggotakan Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Pertemuan ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan narasi serta mendorong gencatan senjata permanen.
Selanjutnya pada Selasa (22/9/2026), delegasi Indonesia menghadiri High-Level International Meeting bertajuk The Road Ahead: One Year After the New York Declaration.
Indonesia merupakan salah satu dari 142 negara yang mendukung Deklarasi New York sebagai rujukan utama upaya internasional untuk mendorong penyelesaian damai melalui kerangka Solusi Dua Negara.
Rangkaian diplomasi berlanjut pada Rabu (23/9/2026) saat Menlu Sugiono menghadiri forum High-Level Roundtable on Gaza Early Recovery, From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery.
Forum tersebut menekankan pentingnya penghentian kekerasan serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara luas.
Pemerintah Indonesia menilai pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat Gaza tidak dapat ditunda lagi.
Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses rekonstruksi harus dipimpin dan dimiliki secara penuh oleh rakyat Palestina (Palestinian-led and Palestinian-owned).
Langkah ini penting agar bantuan internasional dapat memperkuat kapasitas mandiri bangsa Palestina di masa depan.
“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” pungkas Menlu Sugiono mengakhiri keterangannya.
(rel/KalibrasiNews)