Oleh: Dr. H. Masmuni Mahatma, S.Fil., M.Si. *)
PADANG, KalibrasiNews.com – Guru madrasah menjadi salah satu perhatian dalam safari edukatif Lisda Hendrajoni, Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Komisi VIII, selama Oktober 2026 yang seakan menjadi pemantik bulan kependidikan regional.
Kegiatan ini bukan sekadar rihlah menyapa guru dan menyerap aspirasi, melainkan juga sharing ideas, gagasan, dan konsepsional dalam rangka ikut memompa potensi maupun kapasitas guru-guru madrasah, pemerhati, dan pelaku pendidikan Islam di sekitar 20 titik di Sumatera Barat.
Judul besar safari ini adalah Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi). Ini merupakan tahun kedua terwujudnya kemitraan edukatif antara Komisi VIII dan Kementerian Agama, khususnya dengan UIN Imam Bonjol untuk konteks Sumatera Barat.
Di sisi lain, Ngopi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Lisda Hendrajoni dan Tim Kerja Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol terhadap keberadaan serta pertumbuhan pendidikan Islam di Sumatera Barat, terutama bagi guru madrasah, pemerhati, dan pelaku pendidikan Islam.
Konstruksi konsepsional ini merupakan hasil “rembuk produktif” antara Kemenag RI dan Komisi VIII.
Meskipun di banyak ruang, wabilkhusus Tim Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol, lebih banyak berperan menyangkut urusan teknis-administratif, seperti absensi peserta, komunikasi dengan narasumber, finalisasi titik lokasi pertemuan di kabupaten/kota, dan lain-lain.
Namanya juga kemitraan berbasis semangat kelembagaan.
Keterbukaan untuk saling menggendong, memandu, melengkapi, merapikan, dan menguatkan, mulai dari hal administratif hingga yang substantif, adalah komitmen kerja yang tidak boleh diabaikan.
Prinsip dan kaidah etik untuk saling percaya (open trust) atas dasar profesionalisme dan kepedulian edukatif merupakan modal sekaligus model yang mesti diaktualisasikan secara luwes, arif, bijaksana, dan tetap partisipatif.
Terlebih, mengatur dan menetapkan waktu kehadiran Lisda Hendrajoni yang memiliki kesibukan tak terhitung selalu menjadi diskursus yang hangat.
Tiga Catatan
Paling sedikit, ada tiga catatan menarik yang patut dicermati dan diwujudkan sebagai acuan pematangan edisi selanjutnya.
Pertama, sustainability. Gerakan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) ini tidak boleh hanya dijadikan atau dikemas sebagai program sisipan, sampingan, apalagi bersifat parsial. Atau semata-mata mengisi jadwal reses anggota DPR RI. Spirit, konstruksi, orientasi, dan pemetaan kerja objektifnya harus ditingkatkan.
Sehingga antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Kementerian) memang nyata terlibat aktif dalam optimalisasi menumbuhkan, memajukan, dan menciptakan dinamika kependidikan Islam yang transformatif serta mencerahkan.
Melalui kemitraan strategis-edukatif berkelanjutan ini pula, perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat, terutama para guru, pemerhati, dan pelaku kependidikan Islam, semakin membaik serta tersehatkan.
Minimal, anggota DPR di level mana pun tidak hanya asyik dengan urusan kebijakan semata-mata.
Lebih dari itu, mereka terbiasa dan mampu menyapa langsung, menyerap, serta menyelami kegelisahan, keraguan, dan problematika kependidikan Islam, baik menyangkut aspek administratif, kurikulum, SDM (tenaga) pendidik, ruang jelajah, maupun pasar (kerja) pendidikan Islam.
Mereka juga memahami dan siaga menginternalisasi konstruksi realitas sekaligus kontekstualisasi pergulatan kependidikan Islam berkebangsaan.
Kedua, reproduksi-metodologis. Kegiatan ini tidak lagi serupa seminar, tetapi harus berani beranjak pada gerakan advokasi kapasitas dan kompetensi guru madrasah, pemerhati, pelaku, dan pengambil kebijakan kependidikan Islam di berbagai tingkatan.
Apalagi bila dikaitkan dengan percepatan adaptasi berbasis industri teknologi dan pengasahan skill serta kepekaan guru di daerah-daerah pedalaman atas lompatan modernitas, gerakan advokasi ini tentu akan cukup kontributif.
Panggilan edukatif semacam ini yang didambakan publik, terutama konstituen pendidikan Islam di pelbagai lokus.
Bahkan mungkin bisa menjadi bukti rasional dan proporsional menyangkut akuntabilitas moral kependidikan kolektif.
Ketiga, keteladanan prestatif. Untuk menjaga kualitas safari edukatif ini, seyogianya juga memberikan perhatian dan mengamplifikasi prestasi-prestasi akademik yang ikonik-paradigmatik dari guru madrasah, pemerhati, dan pelaku kependidikan Islam.
Stimulan apresiatif-empatik ini tanpa disadari akan ikut menderaskan aliran energi positif untuk memompa, memicu, dan memacu etos kependidikan masyarakat, khususnya di kalangan guru madrasah, pemerhati, dan pelaku pendidikan.
Meminjam pencerahannya Murtadha Muthahhari, sentuhan ini akan melahirkan masyarakat yang sadar akan otoritas diri dan kependidikannya dalam menghidupkan kependidikan Islam.
Ekonomi Kependidikan
Menyapa guru madrasah melalui gerakan edukatif ini semestinya juga tidak hanya dimaknai dan ditempatkan untuk keperluan atau orientasi menyehatkan keilmuan, kecakapan, skill, dan inovasi-kreasi kependidikan guru dan sejenisnya.
Lisda Hendrajoni, selaku anggota DPR RI di Komisi VIII hingga saat ini, sudah seyogianya melebarkan gerakan ini menjadi terobosan pembangunan ekonomi kependidikan.
Para guru, khususnya yang berkhidmah di institusi Kemenag, pondok pesantren, madrasah, atau yayasan pendidikan Islam, mayoritas masih bergelut dengan problematika sosial perekonomian keluarga.
Amanah dan tanggung jawab yang besar masih belum diiringi dengan “empati negara” yang maksimal.
Menginginkan mereka untuk segera adaptif, obsesif, progresif, dan masif paradigmatik dalam mengembangkan pendidikan Islam merupakan cita-cita mulia dan bukan hal yang keliru.
Itu harapan kolektif. Akan tetapi, membiarkan mereka berjalan tertatih dengan kondisi sosial yang “kurang menguntungkan” demi menciptakan peradaban kependidikan unggul dan prestatif juga tidak etis.
Apalagi dituntut mengawal dan mendesain tipologi generasi pendidikan Islam yang visioner dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi, rasanya hal tersebut berada di luar keadilan kependidikan.
Mengangkat harkat dan martabat mereka secara sosial ekonomi sejatinya juga merupakan amanah kekhalifahan.
Kebangkitan ekonomi kependidikan sekurang-kurangnya ditandai bahwa pelbagai inisiasi, kreasi, cipta, karsa, dan karya mereka tidak hanya dinilai secara akademik-intelektual.
Lebih dari itu, perlu sekali diperhatikan agar bernilai akademis-ekonomis, walau tidak bermaksud praksis-pragmatis.
Sebab, mereka masih tetap sebagai manusia yang belum lepas sepenuhnya dari keinginan terhadap hal-hal nabati, hayawani, duniawi, dan materialitas dalam mengukur eksistensialitasnya di alam semesta.
Mereka tidak hidup sendiri. Mereka memiliki keluarga, apa pun bentuk, warna, rasa, kuantitas, dan kualitas sosialnya.
Bahkan di era serba kecanggihan teknologi, hampir setiap saat mereka dihadapkan pada tarikan-tarikan berdimensi ekonomis.
Melanjutkan gerakan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) ini ke tahap sosial ekonomi kependidikan, disadari atau tidak, kelak akan membentuk ruang dan melahirkan jalur-jalur alternatif bagi kemandirian edukatif.
Tujuannya bukan menggiring konstituen, baik guru, pemerhati, maupun pelaku kependidikan Islam, menjadi objek atau korban industrialisasi pendidikan.
Sebaliknya, mereka akan cakap menghidupi pendidikan Islam berbekal otoritas diri dan integritas moral yang bersahaja.
Tidak mudah menjadi kaku dan paradoks, tidak cepat runtuh, serta tidak terjebak dalam ambiguitas.
Kelak mereka berkomitmen memprioritaskan kualitas edukatif daripada sekadar fokus pada gaya pendidikan secara administratif.
*) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN Imam Bonjol Padang