Bantuan Bencana Diminta Tepat Sasaran, Mendagri Tekankan Peran Kades

Aceh Tamiang, KalibrasiNews.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala desa (keuchik) di Aceh untuk mengambil peran utama dalam mendata warga terdampak banjir bandang dan longsor yang berhak menerima bantuan pemerintah, termasuk hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian.

Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai solusi atas terhambatnya proses pendataan di wilayah terdampak. Kendala utama yang dihadapi adalah banyaknya dokumen kependudukan warga, seperti KTP dan KK, yang hilang atau rusak saat bencana terjadi, sehingga menyulitkan verifikasi administrasi bantuan.

Dalam arahannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), Tito menegaskan bahwa keuchik diminta menyusun daftar tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari ringan hingga berat. Data tersebut kemudian diserahkan kepada bupati untuk diverifikasi lebih lanjut dengan pendampingan aparat penegak hukum guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Ia menambahkan, percepatan pendataan sangat penting agar para pengungsi dapat segera meninggalkan posko dan menempati hunian yang lebih layak. Berdasarkan perhitungan bersama Pemerintah Aceh, sekitar 60 persen warga terdampak berpeluang direlokasi lebih cepat apabila proses pendataan penerima bantuan dapat segera diselesaikan.

Dengan skema tersebut, ia berharap Aceh bisa mengikuti jejak Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang menurutnya telah bergerak cepat dalam menyerahkan data penerima bantuan. “Dari Aceh, kalau bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, data tersebut sangat krusial karena tidak hanya digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi juga oleh Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan tunai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dalam mempercepat proses pendataan.

“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi. Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkasnya.(Emil)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini