PADANG, KalibrasiNews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Selain proses pidana tersebut, Polri mengusulkan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan yang dinilai memenuhi sejumlah indikator pelanggaran dalam penanganan kebakaran.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi, Senin (2/11/2026), disebutkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara karhutla yang dilakukan kepolisian.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan, penetapan tersangka korporasi ditujukan kepada perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan, tapi 20 tersangka korporasi,” ujar Asep dalam konferensi pers, Kamis (29/10/2026).
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan asing yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Sementara 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan milik warga Indonesia.
Penetapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran di wilayah konsesinya.
Selain penetapan tersangka, Polri mengajukan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan.
Usulan itu didasarkan pada sejumlah indikator yang ditemukan dalam penanganan kasus karhutla.
Asep menyampaikan bahwa terdapat 97 laporan yang telah masuk tahap penyelidikan, sementara usulan pencabutan izin disusun berdasarkan temuan terhadap perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria.
Tiga indikator yang menjadi dasar pengajuan pencabutan izin tersebut meliputi:
- Kebakaran berulang: api beberapa kali terjadi di lahan perusahaan, bukan hanya satu kejadian.
- Sumber api dari area konsesi: titik awal kebakaran diketahui berasal dari dalam wilayah yang dikelola perusahaan.
- Fasilitas pencegahan tidak memadai: sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan untuk mencegah kebakaran dinilai belum mencukupi.
Menurut Asep, kebakaran yang berulang di area perusahaan menjadi salah satu hal yang diperhatikan penyidik.
Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Jadi di perusahaan-perusahaan tersebut itu bukan hanya satu kali, terjadi berulang kebakarannya,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa asal api dari dalam wilayah konsesi serta ketidakmemadaian sarana pencegahan menjadi pertimbangan lain dalam pengajuan pencabutan izin.
Dengan sejumlah indikator tersebut, kepolisian mengajukan rekomendasi terhadap puluhan perusahaan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi ada 23 korporasi yang kami ajukan untuk pencabutan izin,” tegas Asep.
Ratusan Orang Juga Ditetapkan sebagai Tersangka
Di luar perkara yang melibatkan korporasi, Polri turut menangani kasus karhutla yang diduga dilakukan oleh pelaku perorangan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi pers, kepolisian telah menetapkan 245 orang sebagai tersangka dari 287 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Angka tersebut merupakan penanganan terhadap dugaan keterlibatan individu di berbagai wilayah yang mengalami kebakaran.
Dengan demikian, perkara karhutla yang ditangani kepolisian mencakup dua kelompok subjek hukum, yakni korporasi dan perorangan.
Keduanya diproses berdasarkan temuan serta bukti dalam masing-masing perkara.
“Tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka,” pungkasnya.
Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga upaya mencegah kejadian serupa berulang.
Pengawasan terhadap wilayah rawan, kesiapan sarana pemadaman, serta kepatuhan pengelola lahan terhadap kewajiban pencegahan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
Dalam konteks penegakan hukum, proses penyidikan terhadap korporasi maupun individu perlu berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, usulan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan masih merupakan pengajuan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
Status tersebut perlu dibedakan dari penetapan tersangka dalam proses pidana.
Data yang disampaikan Polri memperlihatkan skala penanganan perkara karhutla melalui laporan, penyelidikan, dan penetapan tersangka.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum terhadap masing-masing pihak serta tindak lanjut atas rekomendasi pencabutan izin.
Upaya pencegahan dan pengawasan juga tetap diperlukan agar risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan di berbagai daerah.(rel)