PADANG, KalibrasiNews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan dokumen informasi publik kepada Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI Sumatera Barat, Kamis (29/10/2026).
Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan informasi publik yang diajukan BPI KPNPA setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Sumatera Barat Arry Yuswandi selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) segera mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan jawaban dan dokumen yang dibutuhkan.
Langkah tersebut dilakukan setelah Pemprov menerima surat dari BPI KPNPA RI Sumatera Barat.
Penyerahan dokumen berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar. Ketua BPI KPNPA RI Sumatera Barat Hasnul, BSc hadir langsung.
Dari pihak pemerintah provinsi, hadir Asisten Administrasi Umum Adib Alfikri bersama Kepala Diskominfotik Sumbar Rudy Rinaldy selaku PPID Pemprov Sumbar.
Dokumen yang diserahkan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 787/K/TUN/KI/2025 tertanggal 18 November 2025.
Dalam pemenuhan permohonan tersebut, terdapat empat OPD yang menyerahkan dokumen dan informasi sesuai kewenangan serta ketersediaan arsip masing-masing.
Adib mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen mematuhi putusan tersebut.
Koordinasi internal dilakukan agar permintaan informasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Sebagai badan publik tentu kami akan mematuhi putusan tersebut dan setelah dilakukan koordinasi internal kami menyatakan siap untuk menyerahkan dokumen tersebut,” ujar Adib.
Keterbukaan Informasi Tetap Mengacu Aturan
Pemprov Sumbar menyatakan keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Informasi mengenai program, kegiatan, penggunaan anggaran, serta kebijakan pemerintah daerah perlu dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan.
Akses tersebut juga diharapkan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan ketentuan mengenai jenis informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan.
Informasi berkategori terbuka pada dasarnya dapat disampaikan kepada pemohon.
Sementara itu, informasi yang dikecualikan tetap harus melalui mekanisme pengujian konsekuensi sesuai peraturan keterbukaan informasi publik.
Melalui PPID, Pemprov Sumbar terus mendorong pelayanan informasi yang tertib, profesional, dan sesuai prosedur.
Setiap permohonan ditangani dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
- Jenis dan ruang lingkup informasi yang diminta.
- Kewenangan OPD yang menguasai dokumen.
- Ketersediaan dokumen atau arsip pada perangkat daerah.
- Ketentuan informasi yang terbuka maupun yang dikecualikan.
Kepala Diskominfotik Sumbar Rudy Rinaldy menegaskan pemerintah terbuka terhadap permohonan informasi dari masyarakat selama permintaan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah sangat terbuka bagi masyarakat umum, selagi permintaan informasi sesuai dengan aturan tentu kami akan berikan datanya,” jelas Rudy.
Penyerahan dokumen ini diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat sekaligus membuka ruang pengawasan publik.
Pemprov Sumbar menilai pelayanan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Permohonan informasi publik menjadi salah satu jalur bagi masyarakat dan organisasi untuk memperoleh data dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar permintaan dapat ditangani dengan jelas.
Dokumen yang diserahkan juga harus sesuai ruang lingkup permohonan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelayanan.
BPI KPNPA tetap perlu memeriksa status setiap informasi sebelum memberikannya, terutama untuk membedakan dokumen terbuka dan informasi yang dikecualikan.
Sementara itu, pihak BPI KPNPA RI Sumatera Barat mengakui tindak lanjut terhadap putusan MA sempat tertunda karena adanya pergantian kepengurusan.
Organisasi tersebut baru kembali menyurati Pemprov Sumbar pada akhir September untuk mengingatkan pelaksanaan putusan.
Ketua BPI KPNPA RI Sumatera Barat Hasnul, BSc mengapresiasi respons pemerintah provinsi melalui PPID.
Menurutnya, dokumen yang diminta telah diberikan sesuai permohonan sehingga tujuan penyampaian informasi tersebut telah terpenuhi.
“Kami membutuhkan informasi ini sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah sehingga dengan telah diberikannya informasi ini maka kami nyatakan hal ini telah selesai,” pungkas Hasnul.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kepastian dalam pelayanan informasi.
Dengan penyerahan tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya menjalankan pelayanan informasi publik secara terbuka dan responsif.
Pemerintah juga menyatakan pemenuhan hak masyarakat atas informasi tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.(*)