PADANG, KalibrasiNews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan negeri mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Kebijakan pendidikan gratis ini ditargetkan berlaku untuk seluruh fasilitas pendidikan milik negara secara nasional.
Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang diterima redaksi disebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas milik negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).
Komitmen ini dinilai menjadi salah satu arah kebijakan publik sektor pendidikan yang paling krusial.
“Biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo saat berpidato pada acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menurut Prabowo, penyediaan fasilitas belajar gratis tanpa beban iuran bagi seluruh warga merupakan langkah mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara.
Akses terhadap pendidikan yang layak dianggap sebagai fondasi utama agar seluruh anak bangsa dapat berkembang tanpa terkendala beban finansial.
Isu mengenai ketersediaan anggaran negara untuk menopang program raksasa ini pun tak luput dari sorotan publik.
Prabowo secara terbuka meyakini bahwa kapasitas keuangan negara sebenarnya sangat mencukupi apabila kebocoran dan penyelewengan anggaran dapat ditekan secara maksimal.
“Nanti akan ada yang bertanya, ‘dari mana uangnya?’, uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” tuturnya.
Melalui penegasan tersebut, pemerintah mengindikasikan bahwa perbaikan sistem dan penindakan tegas terhadap praktik korupsi bakal dijadikan instrumen utama untuk menambal kebutuhan dana pendidikan gratis.
Uang negara yang selama ini menguap akibat penyelewengan dinilai lebih dari cukup untuk membiayai sekolah jutaan siswa.
Tak hanya menyoroti masalah biaya masuk dan iuran bulanan, Prabowo juga menyinggung kondisi riil infrastruktur sekolah di lapangan yang dinilai membutuhkan penanganan cepat.
Banyak fasilitas belajar di daerah yang berada dalam kondisi memprihatinkan dan membahayakan para siswa.
“Anak-anak tidak bisa menunggu. Jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki. Atap runtuh. Sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus. Harus kita perbaiki,” katanya.
Percepatan pembenahan sarana fisik tersebut dipandang sama pentingnya dengan pembebasan biaya sekolah.
Fasilitas dasar seperti toilet yang layak, atap gedung yang kokoh, hingga jembatan penyeberangan anak-anak desa menuju sekolah menjadi prioritas perbaikan jangka pendek pemerintah.
Digitalisasi Ruang Kelas dan Solusi Kesejahteraan Guru
Prabowo saat menghadiri acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Sebagai bagian dari upaya memodernisasi sistem pembelajaran, pemerintah mulai mengambil langkah nyata melalui pembagian teknologi penunjang ke berbagai wilayah.
Salah satu langkah terobosan yang disiapkan adalah pengadaan perangkat teknologi canggih untuk ruang kelas.
Langkah digitalisasi ini diwujudkan lewat pendistribusian perangkat papan interaktif digital atau Interactive Digital Board (PID) ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia.
Program ini dirancang agar tidak ada kesenjangan kualitas informasi antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.
Penyebaran papan interaktif digital tersebut dirancang menjangkau lembaga pendidikan formal maupun keagamaan secara merata.
Lembaga seperti pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga dipastikan mendapat jatah unit yang sama dari pemerintah.
“Tiap sekolah Indonesia, termasuk di pesantren-pesantren, akan memiliki empat ruang kelas dengan layar digital, sehingga anak-anak kita akan punya akses terhadap ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Bisa diakses oleh setiap sekolah di seluruh tanah air kita,” ucapnya.
Penyediaan empat ruang kelas digital di setiap sekolah ini diharapkan mampu membuka cakrawala pemikiran para murid.
Dengan akses internet dan materi global, para siswa dapat mempelajari ragam ilmu sains dan teknologi modern langsung dari dalam kelas mereka.
Selain pembenahan sarana teknologi dan fisik, pemerintah memandang kesejahteraan tenaga pendidik sebagai faktor kunci yang tidak bisa dipisahkan dari kualitas lulusan.
Perbaikan penghasilan para guru diposisikan sebagai agenda prioritas nasional dalam waktu dekat.
Prabowo menegaskan bahwa peningkatan taraf hidup dan pendapatan guru memiliki keterkaitan erat dengan moralitas serta integritas dalam dunia pendidikan.
Penghasilan yang layak diharapkan mampu meminimalisasi potensi tindakan tak terpuji dan meningkatkan fokus guru dalam mengajar.
“Gaji-gaji guru harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi,” tutup Prabowo.
Pernyataan penutup tersebut mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin memutus rantai masalah pendidikan secara menyeluruh.
Dengan mengaitkan perbaikan gaji guru pada upaya pemberantasan korupsi, pemerintah menaruh harapan besar pada terciptanya ekosistem pendidikan yang bersih dan berkualitas tinggi di masa depan.
(rel/KalibrasiNews)