JAKARTA, Kalibrasinews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto memutuskan biaya haji pada Tahun 2026 turun hingga Rp2 juta di tengah kenaikan harga avtur global. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah melindungi rakyat.
Kebijakan penurunan biaya ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biayanya Tahun 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026) kemarin.
Melalui Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Presiden Prabowo menyebut durasi antrean keberangkatan ibadah haji kini sudah mulai tereduksi yang awalnya 48 tahun menjadi 26 tahun.
Penurunan biaya di tengah tekanan kenaikan harga avtur global ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam melakukan efisiensi di berbagai lini penyelenggaraan ibadah haji.
Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada aspek biaya penerbangan, tetapi juga mencakup optimalisasi pengelolaan anggaran, negosiasi dengan penyedia layanan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga tanpa membebani jemaah secara berlebihan, sehingga akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tetap terbuka di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.
“Dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” ucapnya.
Pengurangan masa tunggu dan penurunan biaya diharapkan dapat memberikan kepastian serta kemudahan bagi calon jemaah dalam merencanakan keberangkatan ibadah haji.
Ia juga memaparkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini punya lahan di Makkah seluas 45 hektare/Ha yang akan menjadi perkampungan jemaah WNI.
Rencana pembangunan fasilitas khusus bagi jemaah Indonesia ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanannya.
Rencananya, ada puluhan menara untuk menampung para jemaah asal Indonesia. Ke depan, pemerintah berharap Indonesia juga punya terminal khusus di bandara Arab Saudi bagi jemaah WNI.
“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus. Jadi nanti terminal itu khusus untuk masyarakat kita, supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar,” kata Prabowo.
Sementara itu, dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan dalam ketetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah berkisar di angka Rp33,5 juta.
Namun, saat ini terjadi kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war-risk, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan haji sangat dipengaruhi oleh dinamika global yang sulit dikendalikan.
“Biaya tersebut (penerbangan) meningkat dengan signifikan,” ujar Yusuf, Rabu.
Selain itu, dengan situasi geopolitik global saat ini, ada kemungkinan maskapai melakukan pengalihan rute (rerouting) untuk menghindari wilayah udara konflik.
Dua maskapai yang menjalin kerja sama dengan pemerintah, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, menyiapkan skema penambahan waktu perjalanan dan penambahan konsumsi avtur yang berdampak pada bertambahnya biaya penerbangan jemaah.
Penyesuaian operasional maskapai menjadi langkah penting untuk memastikan keselamatan sekaligus kelancaran perjalanan jemaah.
Melalui surat resmi, Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya penerbangan Rp7,9 juta dan Saudia Airlines USD480 (Rp8,1 juta) per jemaah berdasarkan rute alternatif yang mereka siapkan.
Yusuf menyebut dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen.
Sementara dengan skenario perubahan rute, biaya penerbangan haji naik tajam menjadi sekitar Rp50,8 juta atau meningkat hingga 51,48 persen.
“Kondisi ini menekaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga berlanjutan pembiayaan haji,” ujar dia.
Ia menegaskan saat ini Kementerian Haji dan Umrah pun terus berkoordinasi dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk merespons perkembangan situasi saat ini.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan haji agar tetap optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
(/rel)