JAKARTA, Kalibrasinews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Siaran pers (Press Release) Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.
“Saya ingin melakukan yakni transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Presiden, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil. “Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Dalam upaya pembenahan tersebut, ia menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.
“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
Prabowo menegaskan, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.
Inginkan Uang untuk Makan Rakyat
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden menekankan bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” tegas Prabowo dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Selain dampak sosial, Presiden menekankan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” ujar Prabowo.
Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden Prabowo mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program, namun pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.
“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan, pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
(rel)