JAKARTA, KalibrasiNews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan mayoritas wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah memasuki fase pemulihan.
Dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak, kini hanya dua daerah yang masih berstatus tanggap darurat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dua daerah tersebut berada di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Sementara wilayah lainnya, baik di Sumatra Barat maupun Sumatra Utara, telah beralih ke fase transisi darurat menuju pemulihan bersama BNPB. “Dari 52 kabupaten kota terdampak di Sumatra, tinggal dua kabupaten yang menetapkan atau melanjutkan status tanggap darurat, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementra yang lainnya, baik di Sumatra Barat maupun di Sumatra Utara, semuanya sudah masuk dalam fase transisi darurat ke pemulihan,” kata Suharyanto di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan arah penanganan bencana yang semakin membaik di tingkat kabupaten dan provinsi bersama BNPB. Meski demikian, sejumlah persoalan di tingkat desa dan kecamatan masih membutuhkan perhatian lanjutan. “Artinya, meskipun masih banyak permasalahan di desa, di kecamatan, tapi secara kabupaten, secara provinsi, semuanya sudah mengarah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
BNPB juga mencatat penurunan signifikan jumlah pengungsi. Pada puncaknya, yakni 8 Desember 2025, jumlah pengungsi mencapai lebih dari satu juta jiwa. “Jumlah pengungsi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Puncaknya tanggal 8 Desember 2025 sampai 1.057.482 jiwa,” kata Suharyanto.
Dengan mayoritas wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh ini menjadi bukti kerja cepat pemerintah bersama BNPB membuahkan hasil. Harapannya, kini masyarakat mulai menjalani kehidupan dengan lebih layak.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan BNPB kini memfokuskan langkah lanjutan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan rumah warga, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan penghubung antarwilayah yang sempat terputus akibat banjir dan longsor.
Dukungan logistik, distribusi bantuan material bangunan, serta pendampingan teknis BNPB terus dilakukan agar proses pemulihan tidak berhenti pada level administratif semata, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
BNPB juga memastikan koordinasi lintas kementerian tetap berjalan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan, mengingat sebagian wilayah masih berada dalam musim hujan dengan tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
Pembersihan Fasilitas Sekolah Dikebut
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran di tenda darurat di wilayah terdampak banjir di Sumatra terus menurun dalam dua pekan terakhir.
Per 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 129 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masih melaksanakan kegiatan pembelajaran di tenda darurat. Namun, per 11 Februari jumlah tersebut turun menjadi 99 sekolah.
Secara lebih rinci, dari 99 sekolah tersebut, 52 di antaranya berlokasi di Aceh, 21 di Sumatra Utara, dan 26 di Sumatra Barat.
“Kami sampaikan informasi bahwa belajar di tenda, atau kelas darurat, per 26 Januari 2026 tercatat sebanyak 129 sekolah. Namun, saat ini tersisa 99 (sekolah),” ujar Abdul dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).
Ia mengatakan penurunan tersebut terjadi karena pemerintah terus mengebut pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Alhasil, sekolah yang sebelumnya terpaksa melaksanakan pembelajaran di tenda darurat kini dapat kembali menggunakan bangunannya masing-masing.
Abdul menambahkan, percepatan pembersihan juga menurunkan jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran dengan menumpang di bangunan sekolah lain. Per 11 Februari, jumlah sekolah yang masih menumpang tercatat sebanyak 22 sekolah, turun dari 27 sekolah per 26 Januari.
“Saat ini memang tersisa 22 sekolah karena proses pembersihan (sekolah) sudah selesai,” kata dia.
Meski sebagian sekolah sempat melakukan pembelajaran darurat, ia memastikan proses pembelajaran tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti.
Menurut data yang dimilikinya, bencana banjir bandang dan tanah longsor berdampak terhadap 4.863 sekolah di tiga provinsi, dengan rincian 3.073 sekolah di Aceh, 622 di Sumatra Barat, dan 1.168 di Sumatra Utara. Namun, dua bulan setelah bencana, proses pembelajaran telah kembali berlangsung normal.
“Kegiatan pembelajaran sudah berlangsung 100 persen,” tutup dia.
Pemerintah juga menekankan pentingnya mitigasi jangka panjang agar dampak bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Evaluasi terhadap tata ruang, sistem drainase, serta kesiapsiagaan sekolah dan fasilitas publik menjadi bagian dari agenda pembenahan pascabencana.
Di sektor pendidikan, kementerian terkait mendorong penyusunan standar prosedur darurat yang lebih adaptif agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan dalam situasi krisis.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga semakin tangguh menghadapi potensi bencana di kemudian hari.
(/rel)