JAKARTA, KalibrasiNews.com – Sejauh ini pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra. Sejurus langkah pemerintah adalah membangun hunian sementara (huntara) bagi para warga yang kehilangan tempat tinggal.
Upaya percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk penyediaan Huntara bagi warga terdampak.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal sementara atau Huntara, sanitasi, hingga pemulihan fasilitas umum.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak melalui dukungan Huntara, sekaligus meminimalkan risiko lanjutan akibat bencana susulan.
Langkah pemerintah juga mempercepat pembersihan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana yang berada di sekitar Huntara, sebagai upaya mengoptimalkan proses belajar mengajar di pesantren dan sekolah.
Di sejumlah lokasi sudah berdiri dan ditempati, sementara itu di berbagai titik pembangunan huntara ini tengah berlangsung.
Misalnya di Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.
Pembangunan huntara dirancang sebagai solusi transisi sebelum hunian tetap dibangun secara permanen. Selain memenuhi aspek kelayakan huni, huntara juga disiapkan agar mampu menunjang aktivitas harian warga, termasuk kegiatan keagamaan dan sosial.
Dengan tersedianya tempat tinggal yang layak, warga diharapkan dapat kembali menjalani rutinitas sehari-hari secara lebih stabil sambil menunggu proses rekonstruksi jangka panjang.
Berdasarkan pantauan pada Senin (9/2/2026), tampak para pekerja sedang menyusun rangka baja ringan untuk huntara. Di sana terdapat deretan huntara yang sudah dipasangi tembok dari papan kayu dan atap seng. Para pekerja juga menyemen lantai.
Nantinya, setiap huntara akan dilengkapi dengan akses air bersih, listrik, kamar tidur, dan kamar mandi. Para personel TNI dan Polri turut membantu pembangunan huntara-huntara tersebut, berkolaborasi dengan warga setempat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya telah menyampaikan bahwa pembangunan huntara dipercepat demi kenyamanan para warga terdampak bencana, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Harapannya, warga terdampak bencana bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman di bulan Ramadan. “Itu sudah menjadi arah Bapak Presiden.
Kita memberikan dukungan penuh kepada masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat yang mayoritas Muslim, agar saat Ramadan mereka bisa beribadah dengan lebih tenang, meski dalam kondisi pascabencana,” ujar Dody.
Percepatan pembangunan huntara menjelang bulan Ramadan dinilai memiliki makna sosial dan psikologis yang penting bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah menilai kenyamanan tempat tinggal sementara akan membantu warga menjalani ibadah dengan lebih khusyuk serta mengurangi beban mental pascabencana.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat, dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski dalam kondisi keterbatasan.
Pembangun hunian sementara (huntara) bagi para warga yang kehilangan tempat tinggal hingga kini berlangsung di daerah pascabencana Sumatera, termasuk di Sumbar.
Cat Ulang Sekolah & Pesantren di Sumbar
Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pembersihan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana sebagai upaya mengoptimalkan proses belajar mengajar seperti sedia kala.
Berdasarkan pantauan pada Senin (9/2/2026), para personel TNI melaksanakan pembersihan di beberapa fasilitas pendidikan di wilayah Sumatra Barat atau Sumbar.
Di Kabupaten Agam, Sumbar sejumlah personel TNI melaksanakan kegiatan pembersihan dan pengecatan di SMP Negeri 1 Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumbar.
Di tengah proses belajar mengajar yang telah kembali berjalan, prajurit TNI melakukan pengecatan tembok bagian luar kelas serta menata area sekolah. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mendekati tahap penyelesaian.
Upaya serupa dilakukan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Kabupaten Solok. Bersama warga setempat, personel TNI melakukan pengecatan pagar dan pintu ruang kelas, sekaligus meninggikan tembok pagar sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berlangsung 100 persen, meski belum sepenuhnya ideal.
Pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Pemerintah bersama TNI dan masyarakat setempat berupaya memastikan sekolah dan pesantren dapat kembali berfungsi secara optimal, sehingga hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tidak terhambat.
Upaya ini dipandang krusial untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memulihkan rasa aman di kalangan siswa dan tenaga pendidik.
Karena itu, percepatan pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
(rel)