Bogor, KalibrasiNews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda utama seluruh pimpinan bangsa.
Prabowo menilai, kemiskinan yang masih dialami sebagian rakyat Indonesia tidak dapat diterima di tengah besarnya kekayaan alam yang dimiliki negara, sehingga seluruh elite harus bersatu dan berbenah.
Prabowo juga menilai bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan jangka pendek, melainkan membutuhkan keberlanjutan program lintas pemerintahan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan terbawah.
“Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama. Semua partai, siapa pun. Kita harus bersatu menghilangkan kemiskinan bangsa Indonesia.
Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh bertanya, apa bisa? Apa mampu?” tegas Presiden dalam taklimatnya pada acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Selain itu, Presiden meminta kepala daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang sehat di wilayah masing-masing, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mampu membuka lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan secara bertahap.
Menurut Presiden, kekayaan alam Indonesia sangat besar namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal dan adil untuk kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan, agar hasilnya bisa digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan di seluruh pelosok Tanah Air.
Karena itu, Presiden secara terbuka mengajak elite bangsa untuk berani melakukan introspeksi dan memperbaiki peran kepemimpinan.
Dalam taklimat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya persatuan nasional dan meninggalkan sekat-sekat politik dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.
“Saya mengajak, mari kita sebagai pemimpin membulatkan tekad, membenahi diri kita, unsur kita, lingkungan kita, dan lingkaran kita. Mari kita bertekad menyelamatkan dan menjaga kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya (untuk) kepentingan rakyat,” tegasnya.
Prabowo mengatakan, semua elite bangsa memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Presiden juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.
Presiden menegaskan, dirinya dipilih untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang politik maupun hasil kontestasi pemilu di daerah. “Tidak ada urusan saudara berasal dari partai mana. Jangan terlibat sekat-sekat yang timbul karena sejarah,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung pentingnya transparansi pengelolaan anggaran negara agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat, terutama untuk program pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal.
Ia meminta seluruh kepala daerah dan jajaran birokrasi mempercepat realisasi program prioritas, menghapus praktik pemborosan, serta menutup celah kebocoran yang selama ini menghambat pemerataan pembangunan.
Dengan tata kelola yang bersih dan disiplin fiskal yang kuat, Presiden meyakini manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat lapisan bawah.
Prabowo juga memastikan, seluruh program untuk kesejahteraan rakyat digulirkan di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang pasangan Prabowo–Gibran kalah pada Pilpres lalu.
“Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat, tapi MBG tetap jalan. Koperasi Merah Putih tetap kita rehabilitasi. Saya kalah di Aceh, tetap kita bangun habis-habisan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, “Persaingan selesai, sekarang kerja. Itu yang saya tawarkan”.
Ia mencontohkan dukungan pemerintah terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berasal dari PDIP.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa upaya menekan kemiskinan harus disertai dengan penguatan ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan, mulai dari revitalisasi koperasi, pemberdayaan UMKM, hingga optimalisasi sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bergantung pada impor, melainkan harus dibangun dari produksi dalam negeri yang kuat agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Dengan rantai distribusi yang sehat serta akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil, pemerintah berharap roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Pak Pram dari PDIP, tetap saya dukung sebagai Gubernur DKI. Karena kepentingannya rakyat. Tahun 2029 silakan bertanding lagi,” tutup Presiden disambut tepuk tangan hadirin.(rel)