Aceh, KalibrasiNews.com – Sebanyak 15 jembatan perintis dibangun oleh TNI pascabencana di sejumlah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan untuk membuka kembali akses desa-desa yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur setelah bencana banjir bandang pada akhir November 2025 lalu.
Siaran Pers Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia atau Bakom RI menyebutkan jembatan perintis tersebut memungkinkan warga kembali beraktivitas. Anak-anak bisa sekolah, hasil pertanian dapat dibawa ke pasar, serta bantuan logistik dapat menjangkau desa-desa terdampak. Roda perekonomian pun bangkit.
Hingga saat ini, sebanyak 3 jembatan perintis telah selesai dibangun. Sementara proses pembangunan masih berlangsung di 12 titik.
Misalnya di Desa Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Para prajurit TNI bekerja tanpa henti membangun jembatan perintis. Pemasangan fondasi dilakukan dengan seksama agar jembatan kuat dan layak digunakan masyarakat.
Begitu juga di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Para personel TNI memasang lantai jembatan dan pagar pengaman dengan teliti.
Di Desa Sekerak Kiri Ke Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, tampak para prajurit TNI mengelas besi untuk penyangga papan lantai jembatan.
Lalu di Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, para prajurit TNI ramai-ramai menarik kabel baja untuk jembatan.
Pembangunan jembatan perintis juga berlangsung di Desa Blang Teurakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Lalu di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Lokasi-lokasi pembangunan jembatan perintis lainnya, di antaranya adalah Desa Burlah (Berawang Gajah) di Aceh Tengah, Desa Lawe Mamas Indah di Aceh Tenggara, Desa Meunasah Krueng di Bireuen, Desa Kajeung di Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Selain membangun fisik jembatan, para prajurit TNI juga menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat. Di Desa Owak, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, personel atau prajurit TNI bergotong royong dengan warga untuk mengangkut batu-batu berukuran besar.
Kehadiran jembatan perintis ini memberikan dampak langsung bagi aktivitas harian warga. Sebelum akses dibuka kembali, masyarakat harus menempuh jalur alternatif yang memakan waktu berjam-jam atau bahkan terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Kini, distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, serta mobilitas pelajar dapat berjalan lebih lancar.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kualitas konstruksi jembatan agar benar-benar aman digunakan. Setiap titik pembangunan dicek secara berkala, mulai dari kekuatan fondasi hingga kelengkapan pagar pengaman, demi meminimalkan risiko kecelakaan.
Selain itu, pendataan lanjutan terhadap desa-desa yang masih membutuhkan akses penghubung juga terus dilakukan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan tahap berikutnya, sehingga wilayah yang paling terdampak dapat segera memperoleh penanganan.
Warga menyambut baik percepatan pembangunan ini karena sangat membantu pemulihan ekonomi keluarga. Hasil kebun dan pertanian kini bisa kembali dipasarkan, sementara anak-anak dapat bersekolah tanpa harus menempuh perjalanan berbahaya. Gotong royong antara TNI dan masyarakat pun menjadi simbol kebangkitan bersama pascabencana.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu kunci proses pemulihan pascabencana di Sumatera.
“Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan arahan Presiden Prabowo.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan program rehabilitasi lanjutan untuk memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Tidak hanya jembatan, perbaikan ruas jalan, drainase, serta fasilitas umum lainnya turut menjadi bagian dari rencana pemulihan terpadu. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat arus barang dan jasa sekaligus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi desa.
Para kepala desa bersama aparat kecamatan juga dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan agar hasil pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelibatan unsur lokal dinilai penting untuk memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi warga.
Infrastruktur dasar menjadi fondasi agar roda ekonomi, pendidikan, dan layanan publik kembali berjalan normal setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada akhir November 2025 lalu.(/rel)