JAKARTA, Kalibrasinews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global. Jauh dari krisis, berbeda dengan Tahun 1998 silam.
Press release Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau (Bakom RI) menyebutkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan yang kedua tertinggi setelah India, yaitu 5,11 persen.
Namun defisit anggaran Indonesia di bawah 3 persen. Tergolong rendah dibanding negara-negara G20 lainnya. Sebagai pembanding, defisit anggaran India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) 6,3 persen.
Kondisi fiskal yang relatif sehat ini menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap Ekonomi Indonesia.
Defisit yang terjaga menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola belanja dan pendapatan negara secara disiplin, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap stabilitas makroekonomi.
Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki fondasi fiskal yang kuat di tengah ketidakpastian global.
International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen.
Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen.
Bahkan, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat menyentuh 5,5 persen.
“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” kata Airlangga dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4).
Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kemungkinan rendah terkena resesi. Berdasarkan laporan Bloomberg, kemungkinan Indonesia terkena resesi hanya 5 persen.
Rendahnya potensi resesi ini tidak terlepas dari struktur Ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi domestik yang besar.
Ketergantungan yang tidak terlalu tinggi terhadap ekspor membuat Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang adaptif dalam merespons dinamika global turut memperkuat daya tahan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Untuk pembanding, menurut laporan tersebut peluang Brasil resesi 15 persen, China 15 persen, Jepang 30 persen, AS 30 persen.
Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, mencapai 54 persen dari PDB. Didukung dengan ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.
Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat Ekonomi Indonesia.
Ketersediaan pasokan pangan yang stabil tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi krisis global.
Dengan produksi yang terus meningkat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.
APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin. Pemerintah pun berhasil meningkatkan penerimaan pajak.
Peran APBN sebagai shock absorber menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan Ekonomi Indonesia, terutama bagi kelompok rentan.
Bantuan sosial dan berbagai stimulus yang diberikan mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil meskipun terjadi tekanan ekonomi global.
Kebijakan ini juga membantu mempersempit kesenjangan sosial sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Defisit APBN pun tetap terkendali.
“Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor,” papar Airlangga.
Tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10 persen, saat ini 8,25 persen. Tingkat kesenjangan juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7 persen.
Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri.
Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal.
Komposisi utang yang lebih didominasi oleh sumber domestik memberikan perlindungan tambahan terhadap Ekonomi Indonesia dari risiko eksternal.
Dengan ketergantungan yang lebih rendah terhadap pembiayaan asing, fluktuasi global seperti perubahan suku bunga internasional atau gejolak pasar keuangan dapat diminimalisir dampaknya.
Ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali,” tutupnya.
Secara keseluruhan, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan bahwa Ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang relatif stabil dan tangguh dibandingkan masa krisis sebelumnya.
Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kekuatan domestik yang solid, serta optimisme terhadap pertumbuhan ke depan, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan global.
Konsistensi dalam menjaga stabilitas ini akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(/rel)