PADANG, Kalibrasinews.com – Langkah taktis dalam mempercepat hingga realisasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang rampung ditandai adanya komitmen bersama berbagai pihak terkait.
Utamanya, dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis kembali ditegaskan dalam Rapat Pendahuluan Persiapan Pembangunan Ruas Jalan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin di Aula Lantai 5 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumbar, di Kota Padang.
Rilis penerangan hukum (penkum) Kejati Sumbar menyebutkan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat serta dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk para bupati dan wali kota dari daerah yang dilalui proyek, yaitu Bukittinggi, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang.
Rapat pendahuluan ini juga menjadi forum penting untuk menyelaraskan persepsi seluruh pihak terkait mengenai urgensi percepatan pembangunan ruas tol tersebut.
Dalam pembahasan, ditekankan bahwa proyek Jalan Tol Pekanbaru–Padang bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong konektivitas antarwilayah di Sumatera.
Dengan terhubungnya pusat-pusat ekonomi, distribusi barang dan jasa diharapkan menjadi lebih efisien sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah.
Kejati Sumatera Barat dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan langkah konkret antar pihak, di antaranya melalui penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah, penyusunan timeline pekerjaan yang jelas dan terukur, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pembangunan jalan tol ini.
Selain aspek teknis, koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Pemerintah daerah diminta untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan administrasi, perizinan, serta komunikasi dengan masyarakat terdampak.
Pendekatan persuasif dinilai penting agar proses pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek pengadaan tanah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dengan tetap belajar dari pengalaman sebelumnya.
Pengadaan lahan memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam proyek infrastruktur di Sumatera Barat, terutama karena adanya sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menghormati kearifan lokal serta melibatkan tokoh adat dalam setiap proses musyawarah.
Dengan demikian, proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih lancar tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Sejauh ini, peran intelijen turut dioptimalkan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), serta fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam mitigasi risiko hukum.
Upaya mitigasi risiko hukum juga dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan hukum dari Kejati Sumbar diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur strategis
Kepada pihak pelaksana, diharapkan agar pembangunan ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, seperti melalui pembangunan fasilitas pendukung, pemberian beasiswa, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Dampak ekonomi dari pembangunan jalan tol ini diproyeksikan cukup signifikan, terutama dalam membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Kehadiran tol akan mendorong pertumbuhan kawasan baru, meningkatkan investasi, serta mempercepat mobilitas masyarakat.
Selain itu, sektor pariwisata di Sumatera Barat juga diperkirakan akan ikut terdongkrak seiring dengan semakin mudahnya akses menuju destinasi unggulan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini dengan menggerakkan seluruh perangkat daerah guna mempercepat pelaksanaannya.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Andre Rosiade menyoroti bahwa kunci keberhasilan pembangunan jalan tol ini terletak pada kelancaran proses pembebasan lahan, mengingat masih banyak tanah di Sumatera Barat yang berstatus tanah ulayat dan dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat.
Dukungan dari pemerintah pusat dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proyek ini.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Dengan koordinasi yang solid, target penyelesaian proyek dapat lebih realistis untuk dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Melalui kolaborasi yang solid dan komitmen bersama, pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru–Padang, Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar.
(/rel)